Ketentuan Layanan

Terakhir diubah pada 2026-11-08

Ketentuan Layanan ini mengatur penggunaan layanan penjadwalan, tautan janji temu, halaman praktik, artikel, dan dasbor praktik (selanjutnya "Platform") oleh fasilitas atau tenaga kesehatan yang mendaftar (selanjutnya "Praktik"). Platform dikelola oleh penyelenggara Platform (selanjutnya "Penyelenggara").

1. Persetujuan dan kewenangan

Pemilik akun menyetujui Ketentuan Layanan ini dan Perjanjian Pemrosesan Data Pribadi saat membuat Praktik, atas nama Praktik tersebut. Pemilik akun menyatakan berwenang mewakili Praktik. Penyelenggara mencatat versi yang disetujui, akun yang menyetujui, alamat IP, dan waktu persetujuan.

2. Akun dan keamanan

  • Akun didaftarkan dengan data yang benar dan alamat email yang telah diverifikasi.
  • Pemilik dapat mengundang anggota staf. Pemilik bertanggung jawab atas akses dan tindakan setiap anggota Praktik.
  • Setiap pengguna wajib menjaga kerahasiaan kata sandinya dan segera memberi tahu Penyelenggara bila menduga akunnya disalahgunakan.

3. Paket gratis

Paket gratis mencakup penjadwalan, tautan janji temu, halaman praktik, dan artikel, dengan batas 3 tenaga kesehatan, 1 lokasi, 20 artikel terbit, dan 50 MB media. Janji temu tidak dibatasi selama penggunaannya wajar. Penyelenggara dapat mengubah batas paket dengan pemberitahuan sebelumnya.

4. Verifikasi tenaga kesehatan

Praktik menjamin bahwa setiap tenaga kesehatan yang didaftarkan memiliki STR dan SIP (SIPP untuk psikolog) yang sah. Halaman tenaga kesehatan tampil publik dan dapat diindeks mesin pencari hanya setelah Penyelenggara menyetujui nomor dan dokumen izinnya. Penyelenggara berhak menolak pengajuan, meminta dokumen tambahan, atau mencabut persetujuan bila izin tidak lagi berlaku.

5. Konten dan etika promosi

  • Praktik bertanggung jawab atas seluruh konten yang dimuatnya, termasuk profil, layanan, tarif, dan artikel.
  • Setiap artikel ditinjau Penyelenggara sebelum terbit untuk pertama kali.
  • Konten wajib faktual dan mengikuti kode etik profesi serta peraturan periklanan layanan kesehatan. Testimoni, peringkat, klaim keunggulan, dan pembingkaian diskon atau promo atas tarif tidak diperbolehkan.

6. Janji temu dan pembayaran

Platform adalah alat bantu penjadwalan. Pelayanan kesehatan, termasuk penilaian klinis, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Praktik dan tenaga kesehatannya. Pembayaran dilakukan langsung antara pasien dan Praktik, misalnya melalui QRIS milik Praktik. Penyelenggara tidak menerima, menampung, atau menyalurkan dana pembayaran.

7. Data pribadi

Praktik adalah pengendali data pribadi pasiennya, dan Penyelenggara memproses data tersebut sebagai prosesor berdasarkan Perjanjian Pemrosesan Data Pribadi, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Ketentuan Layanan ini. Akun pasien di Platform dikelola Penyelenggara sebagai pengendali sesuai Kebijakan Privasi, dan data dari akun tersebut hanya sampai ke Praktik dengan persetujuan pasien.

8. Penangguhan dan pengakhiran

Penyelenggara dapat menonaktifkan Praktik atau fitur janji temu daring bila terdapat izin yang tidak sah, konten yang melanggar ketentuan ini, penyalahgunaan Platform, atau perintah dari otoritas yang berwenang. Selama penangguhan, pasien hanya melihat informasi kontak Praktik. Praktik dapat berhenti menggunakan Platform kapan saja.

9. Batasan tanggung jawab

Penyelenggara berupaya menjaga Platform tetap tersedia dan aman, tetapi Platform disediakan sebagaimana adanya. Sejauh diizinkan hukum, Penyelenggara tidak bertanggung jawab atas kerugian tidak langsung, atas tindakan pelayanan kesehatan, atau atas janji temu yang tidak terlaksana karena gangguan di luar kendali wajarnya.

10. Perubahan ketentuan

Penyelenggara dapat memperbarui ketentuan ini. Setiap versi diberi tanggal yang tercantum di halaman ini. Bila versi berubah, pemilik Praktik perlu menyetujui versi terbaru sebelum melanjutkan penggunaan dasbor.

11. Hukum yang berlaku

Ketentuan ini tunduk pada hukum Republik Indonesia. Perselisihan diselesaikan secara musyawarah terlebih dahulu, dan bila tidak tercapai kesepakatan, melalui pengadilan yang berwenang di Indonesia.